kumpulan berita

Geredeg Lepas Puluhan Tukik

Pelepasan tukik dari jenis Penyu Hijau di Pantai Jasri yang diprakarsai SLC (Sempoa And Power Brain), ditujukan untuk memberikan pendidikan bagi anak-anak mencintai potensi fauna dan lingkungan hidup.

Menurut Managing Director LSC Gidion H, Bsc, MBA usai acara melepas tukik, kemarin mengatakan, pelepasan tuki penyu hijau merupaka rangkaian kegiatan dari LSC selain penghijauan serta aktifitas ramah lingkungan lainnya.”Selain membuka cakrawala wawasan anak untuk mencintai lingkungan dan mengenal fauna penyu hijau sehingga kelak generasi muda paham dan menghargai keberadaan fauna yang dilindunngi serta serta tumbuh kesadarannya terhadap lingkungan hidup, tidak merusak dan mengeksploitasi sewenang-wenang,”ujar Gidion menyebut tujuan kegiatan itu. Dalam menggalang kerjasama untuk peduli terhadap lingkungan, SLC juga menggandeng sejumlah mitra seperti PT Astra serta perusahaan lain yang memiliki visi identik dalam mengabdi ligkungan. Dipilihnya lokasi Karangasem khususnya di pantai Jasri karena secara filosofis lkasi ditimur menjadi kiblat segala-sesuatu dimulai dari timur serta memiliki panorama pantai yang indah. Selain kegiatan abdi lingkungan SLC juga memiliki kegiatan spektakuler mengasah kecerdasan anak yang sudah berhasil menelorkan prestasi seorang anak usia termuda mampu mengingat 100 deret angka da masuk Museum Record Indonesia (MURI) serta mengingat 52 kartu selama 100 detik dan memecahkan rekor Guinness World Record (GWR) atas nama Dominic Brain (13). Bupati Karangasem I Wayan Geredeg, SH yang hadir dalam kegiatan itu mengatakan, negara Indonesia yang dikenal dengan untaian zamrud di katulistiwa, akibat perkembangan dan perubahan menjadi tidak nyaman untuk dihuni. Polusi tanah, air dan udara mengepung masyarakat perkotaan hingga tak ada tempat lagi bernafas dengan udara bebas. Kegiatan peduli lingkungan dengan melepas satwa langka berupa tukik penyu hijau menurutnya memiliki makna penting dan strategis dalam menumbuhkan kesadaran cinta lingkungan. Lingkungan sebagai persoalan kolektif membutuhkan partisipasi semua pihak serta upaya serius membudayakan cinta lingkungan sebagai media pendidikan. Turut serta dalam kegiatan tersebut Kadisdikpora, BLH serta komunitas anak SD dari SD 6 Subagan serta anak-anak TK dari Desa Bugbug.

Karangasem Raih Penghargaan Menristek

Mentri Negara Riset dan Teknologi Republik Indonesia Dr. Kusmayanto Kadiman, menetapkan Karangasem sebagai Penerima Anugrah Riset dan Teknologi tahun 2009, sekaligus sebagai pemenang Atas Perhatian pada Bidang Riset Ilmu Pengetahuan dan Tehnologi Katagori Sumber Daya Manusia terkait Iptek. Kepala Badan Perencana Pembanguan Daerah (Bappeda) Kabupaten Karangasem I Wayan Arthadipa, didampingi Kabid. Monotoring dan Penelitian A.A. Surya Jaya, mengatakan, penghargaan Menristek diperoleh Karangasem menyusul kunjungan tim dari Meneg Ristek yang sebelumya sempat melakukan ceking terhadap isian formulir yang disebar. Dikatakan Karangasem masuk katagori layak menerima penghargaan tersebut. “Pengembangan SDM melalui APBD scara terprogram khususnya dibidang pendidikan, prosentasenya mencapai 30 persen, melampaui stadar nasional yang hanya 20 persen,”terangnya. Disamping itu menurut Arthadipa, keberpihakan terhadap peningkatan Iptek SDM khususnya dalam hal
aparatur pemerintah Pemkab memberi peluang seluas-luasnya untuk meningkatkan pendidikannya. Sesuai data yang dikirim untuk keperluan Anugrah Ristek katagori Pemkab. Pemkot dibidang analisis terisi 2 bidang penelitian, daya tampung perguruan tinggi sejumlah 600 orang, lulusan SMA dalam 1 tahun 2534 orang, kepemilikan lembaga kekayaan intelektual 1 buah dengan jumlah binaan 13 unit. Jumlah organisasi iptek 535 lembaga dengan jumlah binaan 455 lembaga, Jumlah Industri Kecil Menengah sebanyak 352 buah, jumlah SMK/SMA/MA 27 buah, lembaga difusi iptek 24 buah dengan binaan sejumlah 22 unit lembaga. Sementara dibidang lembaga perguruan tinggi Karangasem memiliki 1 buah dengan melaksanakan program strata I juga 1 buah, jumlah BLK 2 buah dan terkait Iptek juga 2 buah. Dibidang penghasil kekayaan intelektual berjumlah 3 buah dengan jumlah pencipta sebanyak 33 buah, jumlah pemegang hak cipta sebanyak 25 buah dan pemegang hak kekayaan intelektual sebanyak 13
buah. Dibidang penghargaan tehnologi berjumlah 44 buah. Dibidang anggaran penelitian, APBD telah mengalokasikan anggaran sejumlah Rp. 90.000.000 dikelola Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa sejumlah Rp. 367.850.000 dikelola oleh Dinas Perindutrian dan Perdagangan. Jumlah karya penelitian dalam 2 tahun terakhir sebanyak 4 buah, jumlah Perda 3 tahun terakhir sebanyak 52 buah serta adanya prasarana Iptek sejumlah 14 buah. Sedangkan jumlah pelatihan magang dan kursus 2 tahun terakhir sebanyak 501 buah dan dibiayai pemerintah sebanyak 197 kegiatan.









Sidak Tim Yustisi Karangasem,
18 Reklame Bodong Diberangus

Tak ingin dianggap macan ompong, oleh reklame bodong milik pegusaha, tim terpadu Pemkab Karangasem (19/8) kemarin menggelar sidak reklame yang dipimpin lagsung Kadispenda, I Gede Adnya Mulyadi, bersama Kepala Kantor Sat Pol PP Ida Bagus Anom Suryadarma. Sidak yang melibatkan tim terkait diawali dengan penyisiran di seputar Kota Amlapura hingga jalur Padang Bai, Manggis. Tim langsung menyisir satu persatu reklame yang tercatat menunnggak pajak. Dari 33 daftar pengemplang iklan reklame sesuai data Dispenda, 18 iklan diantaranya dicomot paksa. Sementara sisanya diturunkan atas kesadaran sendiri. Menurut Kepala Kantor Sat Pol PP IB Anom Suryadarma, sidak dilakukan atas koordinasi Dinas Pendapatan terkait tunggakan sejumlah papan reklame yang belum melunasi pajak hingga lebih setahun.”Mereka terbukti melanggar Perda Reklame dan menunggak pajak,”terangnya. Sementara Kadispenda, I Gede Adnya Mulayadi, mengatakan, pemasangan iklan reklame tanpa ijin sbagai
pelanggaran dan termasuk penipuan karena tidak mematuhi aturan Perda. “Selain menipu pemasang juga tidak bertanggung jawab karena habis pasang langsung kabur,”tambahnya. Uniknya kate Adnya Mulyadi beberapa pengusaha malah toko yang sudah berijin sebagai tempat dengan memasang papan iklan. Sehingga iklan bersangkutan terkesan sudah berijin karena toko tersebut yang memiliki. “Pemasangnya berjanji akan mengurus ijin,”kata salah satu pemilik toko di Amlapura. Dikatakan saat itu pemasangnya berjanji mengurus ijin namun setelah dterpasang tak pernah nongol lagi. “Ini termasuk penipuan,” tandas Mulyadi, seraya mengancam tidak akan mentolerir para pemasang iklan bodong. (rah)


Mitan Langka, Kayu Bakar Mahal

Kebijakan pemerintah pusat melakukan konversi minyak ke gas belum sepenuhnya optimal terutama bagi masyarakat awam. Buktinya beberapa warga masih enggan menggunakan kompor gas geratis yang dibagikan sebelumnya. Beberapa diantaranya mengaku takut memakainya untuk keperluan masak memasak.”Kabarnya banyak selang bocor, hingga tabung yang meledak,”ujar Ni Luh Suartini. Ibu rumah tangga di Amlapura ini mengaku ragu menggunakan kompor gas sumbangan pemerintah tersebut karena khawatir kejadian itu akan menimpa dirinya. Dia sendiri memilih menggunakan kayu bakar untuk keperluan sehari-hari mengingat keberadaan minyak tanah yang semakin susah untuk di dapat. Kalaupun ada, harganya melambung tinggi. Beberapa warga malah ada yang menjual kembali kompor yang didapat dengan alasan sudah memiliki kompor gas dengan ukuran tabung 12 kg. Mereka yang tidak berani memakai kompor gas ditambah langkanya keberadaan minyak tanah terpaksa memanfaatkan kayu bakar untuk
keperluan dapur. Kian hari kebutuhan akan kayu tersebut terus meningkat. Kesempatan itu tampaknya tidak mau disia-siakan oleh pemasok. Satu kubik kayu bakar biasanya dihargai Rp 70-80 ribu, meningkat dari harga sebelumnya yang berkisar antara Rp 30-40 ribu perkubik.”Sekarang sudah sulit mencari kayu bakar,”terang I Made Darma, pedagang kayu bakar asal Abang. Darma sendiri mengaku mendapatkan kayu tersebut dari warga yang menjual pohon untuk tujuan bahan bangunan.”Batang yang tidak bisa dijadikan bahan,kita beli untuk kayu bakar,”sambungnya.

Karangasem Raih Penghargaan Menristek

Mentri Negara Riset dan Teknologi Republik Indonesia Dr. Kusmayanto Kadiman, menetapkan Karangasem sebagai Penerima Anugrah Riset dan Teknologi tahun 2009, sekaligus sebagai pemenang Atas Perhatian pada Bidang Riset Ilmu Pengetahuan dan Tehnologi Katagori Sumber Daya Manusia terkait Iptek. Kepala Badan Perencana Pembanguan Daerah (Bappeda) Kabupaten Karangasem I Wayan Arthadipa, didampingi Kabid. Monotoring dan Penelitian A.A. Surya Jaya, mengatakan, penghargaan Menristek diperoleh Karangasem menyusul kunjungan tim dari Meneg Ristek yang sebelumya sempat melakukan ceking terhadap isian formulir yang disebar. Dikatakan Karangasem masuk katagori layak menerima penghargaan tersebut. “Pengembangan SDM melalui APBD scara terprogram khususnya dibidang pendidikan, prosentasenya mencapai 30 persen, melampaui stadar nasional yang hanya 20 persen,”terangnya. Disamping itu menurut Arthadipa, keberpihakan terhadap peningkatan Iptek SDM khususnya dalam hal aparatur pemerintah Pemkab memberi peluang seluas-luasnya untuk meningkatkan pendidikannya. Sesuai data yang dikirim untuk keperluan Anugrah Ristek katagori Pemkab. Pemkot dibidang analisis terisi 2 bidang penelitian, daya tampung perguruan tinggi sejumlah 600 orang, lulusan SMA dalam 1 tahun 2534 orang, kepemilikan lembaga kekayaan intelektual 1 buah dengan jumlah binaan 13 unit. Jumlah organisasi iptek 535 lembaga dengan jumlah binaan 455 lembaga, Jumlah Industri Kecil Menengah sebanyak 352 buah, jumlah SMK/SMA/MA 27 buah, lembaga difusi iptek 24 buah dengan binaan sejumlah 22 unit lembaga. Sementara dibidang lembaga perguruan tinggi Karangasem memiliki 1 buah dengan melaksanakan program strata I juga 1 buah, jumlah BLK 2 buah dan terkait Iptek juga 2 buah. Dibidang penghasil kekayaan intelektual berjumlah 3 buah dengan jumlah pencipta sebanyak 33 buah, jumlah pemegang hak cipta sebanyak 25 buah dan pemegang hak kekayaan intelektual sebanyak 13
buah. Dibidang penghargaan tehnologi berjumlah 44 buah. Dibidang anggaran penelitian, APBD telah mengalokasikan anggaran sejumlah Rp. 90.000.000 dikelola Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa sejumlah Rp. 367.850.000 dikelola oleh Dinas Perindutrian dan Perdagangan. Jumlah karya penelitian dalam 2 tahun terakhir sebanyak 4 buah, jumlah Perda 3 tahun terakhir sebanyak 52 buah serta adanya prasarana Iptek sejumlah 14 buah. Sedangkan jumlah pelatihan magang dan kursus 2 tahun terakhir sebanyak 501 buah dan dibiayai pemerintah sebanyak 197 kegiatan.









Disnak Bagikan 40 Unit Freezer

Untuk meningkatkan produksi perikanan di Karangasem, Dinas peternakan dan Kelautan Kelautan memberikan bantuan berupa 40 unit freezer, 40 unit penggilingan ikan dan 40 unit alat pemindangan kepada 41 kelompok yang tersebar di empat kecamatan di Karangasem. Bantuan senilai Rp. 580 juta itu dimaksudkan untuk membantu mengatasi persoalan disaat panen raya tiba. Nelayan di empat kecamatan yakni Manggis, Karangasem, Abang dan Kubu selama ini kerap mengalami persoalan ketika sedang musim panen. Saat hasil tangkapan banyak, masalah pemasaran kerap menjadi batu sandungan, sehingga ikan yang sudah didarat rusak sebelum laku terjual. Kadis peternakan dan Kelautan I Nengah Mantha Eka Yudha berharap kelompok penerima bantuan dapat memanfaatkana alat yang diberikan meningkatkan kualitas produksi untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan kelompok. Dikatakan 41 kelompok yang ada di wilayah Abang, Kubu, Karangasem dan Manggis nantinya dapat mengolah hasil
perikanannya sendiri sehingga menikatkan nilai tambah. ”Dengan teknologi dan sarana prasarana yang ada. Sementara untuk penanggulangan Rabies dan Influenza A H1N1, penyebab flu bab ditambahkan Mantha Yudha di Kabupaten Karangasem telah dilakukan Biosecurity spraying desinfektan sebanyak 500liter untuk peternak babi, jagal babi, pedagang babi dan pasar babi, melakukan dialog interaktif melalui media radio, Depopulasi anjing liar, pembentukan tim Rabies Kabupaten, Kerjasama dengan Balai besar Veteriner Regional IV Denpasar dalam survailance Rabies dan Influenza AH1N1 dan Penyakit hewan menular lainnya.

Penghijauan Swadaya Kembang Lestari Gondol Juara Nasional

Kelompok Tani Kembang Lestari Dusun Nampo, Desa Jungutan, Bebandem berhasil menggondol Juara I nasional menyisihkan Kelompok wakil Propinsi se Indonesia, dalam lomba penghijauan swadaya tingkat nasional. Menurut Kadis Hutbun I Ketut Mudita, SP, lomba penghijauan nasional merupakan perjuangan cukup berat, mengingat selama ini, Bali baru dua kali berhasil menembus juara nasional dibidang penghijauan swadaya. Selain mengambangkan penghijauan swadaya, kelompok ini juga memiliki usaha pengembangan salak gula pasir yang dikenal memiliki kekhasan tersendiri.”Salak di daerah ini memasuki musim panen setelah di tempat lain mengalami krisis buah salak,”kata Mudita. Dengan kata lain dapat memberi nilai tambah tinggi bagi petani karena harganya di pasaran cukup tinggi. Disebutkankelompok Kembang Lestari, Nampo, merupakan Kelompok Penghijauan Swadaya yang unggul dalam kegiatan peghijauan, dampak dan kegiatan usaha dan dinilai paling cocok menyandang prestasi nasional. Prestasi penghijauan itu sendiri sambung Mudita, sangat jarang diperoleh, karena saingannya sangat berat karena kelompok lain di luar Bali yang sangat maju dalam hal kegiatan usaha tani. Sebagaimana diketahui, upaya penghijauan yang digalakkan pemerintah baik melalui progran Gerhan, Aksi Penanaman Berjuta Pohon, dan program konservasi lainnya, dapat ditauladani Kelompok setempat dengan melaksanakan gerakan penaaman penghijauan swadaya. Menurutnya hal ini pantas menjadi panutan bagi masyarakat Karangasem lainnya agar senantiasa memperhatikan masalah penghijauan guna meningkatkan kesuburan lahan Karangasem yang terdiri dari 95 % lahan kering.

Yakinkan Nasabah, KKM Pamer ISO

Berbagai terobosan dilakukan Koperasi Karangasem Membangun(KKM) untuk meyakinkan masyarakat. Selain memaparkan program kerja dan strategi jitu, KKM kni menunjukan kesriusannya dengan menunjukan sertifikat ISO 9001:2008 yang diperoleh dari Worldwide Quality Assurance (WQA). Lembaga audit di bidang mutu pelayanan yang berkantor pusat di Inggris itu menyerahkannya di Lantai empat gedung trade centre KKM, di jalan Ahmad Yani, Subagan(26/8) kemarin. Sertifikat itu langsung diserahkan, General Manager Kantor Pusat WQA untuk Indonesia, Widayanti. Menurutnya, setelah penyerahan ISO dilakukan maka setiap satu semester atau maksimal setahun pihaknya terus menerus akan melakukan pemantauan dan membimbing awak KKM dalam perbaikan menejemen. “Dari berbagai kriteria, KKM kami anggap sudah memenuhi syarat. Setelah enam bulan atau satu tahun lagi kami akan cek. apa sistem ini jalan atau tidak,”ungkapnya. Dijelaskan sistem yang diterapkan bersifat continual improvement, dari menejemen yang jelek sampai yang bagus. Sertifikat itu sendiri menurutnya kegunaan sertifikat tersebut selain sebagai brand image, bahwa koperasi bersangkutan memiliki mutu standar internasional, juga untuk pengembangan organisasi dengan sistem yang baik. Pihaknya meyakini program tersebut bias berjalan karena ada komitmen Top manajemen untuk mengembangan usaha berbasis ekonomi kerakyatan. “Kami tidak berani mengeluarkan sertifikat tanpa ada komitmen top manajemen,”tambah Widayanti. Menyinggung soal kemelut yang terjadi di tubuh KKM terutama soal kasus hokum yang membelit koperasi dengan ribuan nasabah tersebut Widayanti berkelit tidak akan mencampuri persoalan hokum yang masih berjalan. “Yang namanya permasalahan, itu pasti ada, namun pengembangan ke depan, koperasi ini berkomitmen bahwa apa yang sudah terjadi tidak boleh terjadi lagi,”ujarnya. Disebutkan sistem manajemen mutu sudah ada standar yang akan diraih, seperti pengendalian mutu dan bentuk korektif action plan. Ditegaskan proses sertifikasi, tidak terpengaruh dengan proses hukum yang sedang berjalan. “Sudah ada perbaikan menejemen di tubuh KKM, dan kami lihat sudah memenuhi prosedur ISO,”ungkapnya. Jika sebelumnya internal audit, pengendalian dan rekap dokumen terkesan liar liar, saat ini sepenuhnya dikendalikan oleh pimpinan. Dari segi audit kata Widayanti,WQA tidak mau main-main.

Program KKM Belum Sepenuhnya Jalan

Aktifitas di KKM sampai saat ini masih berkutat pada pencairan dana nasabah. Berbagai program pengembangan yang seblumnya sempat diwacanakan pengurus belum sepenuhnya jalan. Hanya swalayan di kantor pusat dan trade centre yang sudah dibuka sementara 3 cabang di tiga kecamatan sampai saat ini belum ada kegiatan berarti. “Kantornya tutup sejak digerebeg petugas,”ujar I Komang Darsana, salah satu warga saat ditemui di dekat kantor cabang KKM Manggis. Menurutnya sejak dibekukan aktivitasnya oleh Polda Bali pada Pebruari silam, kantor cabang Koperasi Karangasem Membangun (KKM) masih lengang. Sementara kondisi para nasabah pasca pengembalian dana belum sepenuhnya mampu memulihkan kepercayaan yang sebelumnya diberikan kepada KKM. Beberapa diantra mereka mengaku diselimuti pertanyaan tentang kelanjutan koperasi yang sebelumnya memberikan keuntungan berlipat itu. Meski bersedia pengembaliannya 30 persen untuk nasabah 10 juta plus dan sisanya nyangkut dalam bentuk tabungan berjangka seperti dijelaskan pengurus, namun sebagian mengaku belum percaya sepenuhnya KKM akan bias mengembalikan dana tersebut tepat waktu. Persoalan kecil yang sampai saat ini masih mengganjal seperti perjanjian dan buku tabungan yang belum diterbitkan serta perjanjian keanggotaan dan 70 persen dana yang mengendap menjadi block saving belum jelas. Terkait hal itu, I Made Mahendra, dari Tim Pengembalian Dana nasabah KKM mengatakan pihaknya masih melakukan pendataan lanjutan.”Penataan yang kami lakukan belum selesai, jangan sampai grasa-grusu tapi malah tidak menghasilkan apa-apa,”jelasnya. Soal perizinan dari provinsi karena KKM merekrut anggota luar kabupaten pihaknya mengaku masih dalam tahap pengurusan. “Bukan dijajaki lagi, sedang dalam proses pengurusan,”terangnya. Dia sendiri mengaku tidak berani memastikan keluarnya ijin tersebut, karena merupakan kewenangan Dinas Koperasi.

Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak Masih Rendah

Masih banyaknya wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajibannya sesuai jatuh tempo mencerminkan rendahnya kesadaran masyarakat membayar pajak. Padahal pajak sangat penting untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Hal itu disampaikan Kadispenda Karangasem, Ir. Gede Adnya Mulyadi, dalam pembukaan Gebyar PBB (Pajak Bumi dan Bangunan ) Gedung Kesenian Amlapura, Kamis (27/8) kemarin. Dikatakan, tunggakan terbesar sesuai data sebelumnya ada peda sektor pariwisata.Menurut Adnya Mulyadi, kondisi demikian sebagai dampak lesunya kunjungan wisatawan ke Karangasem.”Tahun ini sejumlah hotel dan restoran kesulitan memenuhi kewajibannya membayar tungakan,”ujarnya. Dia berharap melalui Gebyar PBB yang dilaksanakan selama satu hari tersebut, akan menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk melunasi PBB sekaligus dapat memotivasi para wajib pajak melunasi kewajibannya lebih awal dari waktu yang ditetapkan. “Dengan kesadaran membayar PBB berabti masyarakat telah ikut ambil bagian dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan,”sambungnya.

Sementara Bupati Karangasem I Wayan Geredeg dalam sambutan tertulisnya mengatakan, Pendapatan Karangasem dari pajak yang dituangkan dalam PAD, masih relatif kecil dibandingkan kebutuhan pembiayaan yang ada. “ Karangasem hanya mampu menyiapkan pendapatan melalui PAD Rp 40,5 milyar atau sekitar 6,04 persen dari seluruh belanja yang diperlukan, sisanya masih tergantung pusat dan propinsi,”terangnya. Gebyar PBB dibuka Wabup Gusti Lanang Rai mewakili Bupati Wayan Geredeg. Peserta terdiri dari para camat dan lurah se-Karangasem, pimpinan SKPD dan muspida.

Pengobatan Geratis KMB Diserbu Warga

Sekitar 150 wargadi dua dusun yakni Dusun Ngis Kaler dan Dusun Basangalas diyani pengobatan geratis Kelompok Media Bali Post. Pengobatan gratis dipusatkan di dua lokasi yakni Balai Banjar Dusun Ngis Kaler dan Balai Banjar Dusun Basangalas diserbu warga yang sengaja datang ingin memeriksakan kesehatannya. Di kedua titik lokasi pemeriksaan dan pengobatan geratis yang juga didukung Dinas Kesahatan Pemprop Bali itu dipenuhi warga. Tim medis sendiri dipimpin dr.Iwan Darmawan dari Dinas Kesehatan Bali meemukan beberapa jenis penyakit yang menyerang warga seperti, flu,batuk, pilek dan penyakit gatal-gatal pada kulit serta sejumlah penyakit yang masuk dalam katagori rinan. Kadis Kesehatan Karangasem, dr. Tirtayana, yang hadir dalam kesmpatan itu mengakui masih banyak masyarakat miskin di Karangasem memerlukan penanganan khusus di bidang kesehatan.”Jumlah KKM miskin di Karangasem cukup banyak, sehingga membutuhkan perhatian semua phak,”ujarnya. Dia sendiri berharap kegiatan serupa bisa dilaksanakan secara berkesinambungan. Selain pengobatan gratis, kegiatan itu juga dibarengi dengan pasar murah yang menyediakan sembako murah bagi warga sekitar, bekerjasama dengan Koperasi Krama Bali (KKB) Pasar murah juga tida kalah ramanya. Ratusan warga tak mau menyiakan kesempatan untuk mendapatkan bahan kebutuhan rumah tangga mereka dengan harga lebih muah dari harga pasar.

Semenara Adi Sulaiman, dari PT.CNI dipimpin Head of Corporate Promotion Unit, menambahkan kelhan mayarakat yang dilayani kemarin hampir sama dengan yang terjadi di Singaraja. ”Kondisi cuaca belakangan kemungkinan sebagai penyebab flu dan batuk yang dikeluhkan warga,”terangnya.

Dewan Minta Toilet Rusak Segera Diperbaiki

Kondisi fasilitas pendukung pariwisata di Karangasem memprihatinkan. Pasalnya banyak fasilitas pendukung pariwisata seperti toilet kondisinya rusak parah sehingga tidak bisa digunakan. Seperti yang terjadi di kawasan wisata Jemeluk, Abang. Satu-satunya toilet yang ada di kawasan wisata ini kondisinya memprihatinkan. Selain tidak layak pakai kondisinya juga sangat jorok. Menyikapi banyaknya toilet maupun public service yang tidak layak pakai di beberapa kawasan wisata, Sekretaris Komisi II DPRD Karangasem Nyoman Oka Antara, SH mengatakan pemerintah hendaknya segera membangun toilet yang layak. ‘’Apagunanya melakukan promosi pariwisata dengan dana yang tinggi kalau fasilitasnya bekomplek wisata Jemeluk, lum bagus, tourist yang dating nantinya kan kabur juga ke daerah lain’’ujarnya mengkritik Pemerintah.

Menurut Oka, dengan kondisi fasilitas yang amburadul seperti itu justru akan memberikan kesan yang tidak bagus. Apalagi kondisi pariwisata belakangan jatuh bangun. ‘’Pemerintah jangan bisanya hanya memungut pajak tetapi fasilitas yang rusak juga harus diperbaiki sehingga ada timbale balik. Emang tourist nanti disuruh kencing di semak-semak’’imbuh politisi PDIP asal Tianyar Barat tersebut. Diakui, selama ini pihaknya juga sering mendapatkan keluhan dari pelaku wisata. Untuk itu, pihaknya meminta agar Pemerintah secepatnya memperbaiki fasilitas pendukung pariwisata.

Sementara itu, Kadis Kebudayan dan Pariwisata Karangasem I Made Sudiarsa mengatakan, tahun ini pihaknya memprioritaskan membangun empat unit toilet berstandart international. Toilet tersebut rencananya dibangun di besakih 1 unit, Taman Sukasada Ujung 2 unit serta lokawisata Tulamben 1 unit. ‘’Mengingat masalah toilet selalu menjadi keluhan dan kebutuhan utama wisatawan maka untuk tahun ini kemampuan anggaran diarahkan untuk tujuan tersebut sehingga dapat memberi kenyamanan bagi wisatawan yang berkunjung’’ujarnya.

Candidasa Penuh PKL, Geredeg Geram

Reklamasi pantai Candidasa yang menelan dana milyaran rupiah belakangan dipenuhi pedagang Kaki Lima (PKL). Akibatnya, pasca reklamasi pantai yang harusnya nampak asri untuk mendukung pariwisata nampak sangat kumuh. Kontan saja kondisi ini membuat Bupati Geredeg berang. Bupati langsung memerintahkan Camat Manggis untuk melakukan penertiban.

Selain memerintahkan penertiban PKL, Bupati juga menyebutkan pengawasan terhadap pantai Candidasa sangat lemah sehingga PKL yang berdagang menjadi keenakan. ’’Kami harap Camat tolong segera menertibkan PKL di Candidasa,’’ujar Bupati Geredeg, kemarin.

Yang lebih memprihatinkan, bangunan lapak PKL dilokasi tersebut sembrawut. Sampah bekas berdagang juga nampak mebrarakan. Akibatnya, pantai tersebut nampak jorok. Parahnya lagi, setelah lapaknya dibiarkan pedagang mulai berani mendirikan bale bengong tempat jualan. Kontan saja pemandangan ini menambah sembrawutnya kondisi pantai yang banyak dikunjungi wisatawan tersebut. ’’Kondisi ini harus ditertibkan’’kata Geredeg.

Sebelumnya Ketua DPRD Karangasem I Gede Dana tidak berani menyalahkan PKL yang menyerbu Candidasa. Pasalnya Dana menilai proyek tersebut tidak sesuai perencanaan karena ternyata diurug pasir hitam. Dana menambahkankan jika saja Pemkab mengurug pantai dengan pasir putih, masyarakat tentu akan mengerti dan tidak berdagang ditempat tersebut karena sadar itu areal wisata. ’’Coba kalau diurug dengan pasir putih, kami yakin tidak akan diserbu PKL’’ujar Dana. Reklamasi pantai Candidasa yang dibangun dengan dana belasan milyar ini sedianya diurug dengan pasir putih. Namun dalam perjalananyan diurug pasir dengan pasir kali.

Kasus KKM Belum Bisa Dilimpahkan

Ketidak pastian kelanjutan perkara dua mantan bos KKM menimbulkan pertanyaan banyak pihak. Selain ribuan nasabah yang diselimuti keraguan akan sisa uang yang masih nyangkut di koperasi yang dipersoalakan karena menjalankan praktek cavital investmen itu, praktisi hukum I Nyoman Pasek yang mengaku sempat sempat mendesak Kasus Koperasi Karangasem Membangun (KKM) segera dilimpahkan, ke pengadilan dibuat geregetan. Dia sendiri merasa perihatin dengan kondisi nasabah belum juga mendapat kepastian hukum terkait dana yang telah disimpan di KKM sebelum penggerebekan pada Pebruari 2009 yang lalu. Menurutnya Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bali yang disambangi beberapa waktu lalu mengaku belum bisa melimpahkan kasusnya karena belum ada saksi ahli yang bisa membuktikan langkah yang diambil mantan Dirut KKM I Putu Kertia dan Wakilnya I Nengah Wijanegara melanggar hukum. Demikian halnya dengan aktivitas KKM sebelum penggerebekan. “Sampai sekarang belum bisa dikatakan cavital investmen melanggar UU koperasi atau UU Perbankan,karena belum ada keputusan pengadilan,”ujarnya. Pasek menilai, nasabah akan sangat dirugikan jika kasus ini terlalu lama jalan di tempat Karena dana mereka yang tersimpan sebelum penggerebekan tidak ada kejelasan secara hukum. Sementara KKM yang kini beroperasi tidak lagi menerapkan capital investment. “Sebelum digerebeg petugas, tidak ada nasabah yang merasa dirugikan oleh KKM,”sambungnya. Bahkan sebaliknya selisih aset dari awalnya sekitar Rp 550 milyar yang diklaim KKM ternyata tidak sesuai dengan nilai yang disampaikan aparat Polda Bali pasca penggerebegan, yang nilainya hanya Rp 293 milyar. Dia pun mengungkit pernyataan beberapa nasabah saat demo ke Dewan beberapa waktu lalu menyebutkan bahwa KKM tidak pernah merugikan justru memberikan keuntungan. Selain itu, tiba-tiba KKM buka kembali tapi capital investmen tidak lagi berjalan. “Apa dasar hukumnya hingga itu tidak boleh dijalankan dan instansi mana yang melarang?,”tanya Pasek penasaran. Ditambahkan pihaknya akan bersurat lagi untuk kesekian kalinya mengadukan masalah ini ke pemerintah pusat agar segera diambil tidakan.

ASDP Padang Bai Tambah Trip Penyeberangan

Antisipasi gangguan kemanan menjelang perayaan lebaran, aparat keamanan di Karangasem berupaya mengoptimalkan pengamanan di titik-titik vital seperti Pelabuhan Padangbai, Depo pertamina Manggis dan sejumlah obyek tujuan wisata yang banyak dikunjungi wisatawan manca negara. Pengamanan makin ditingkatkan menjelang Idul Fitri. Langkah serupa juga dilakukan pihak ASDP Padangbai. Untuk memperlancar arus penyeberang, Kepala ASDP Eko Yulianto, mengatakan pihaknya akan melakukan penambahan trip penyeberangan dari sebelumnya hanya 19 trip pada kondisi normal, menjadi 24 trip. ASDP juga akan dilakukan penambahan armada kapal menjadi 21 unit.”Lonjakan penumpang akan terjadi beberapa hari sebelum dan sesudah puncak perayaan Idul Fitri,”ujarnya. Diakui sejauh ini arus penyeberangan relatif lancar, tidak ditemukan kendala berarti. (rah)

Tangkal Teroris Pengawasan Diperketat

Pasca Bom Mega Kuningan, Jakarta, giliran daerah melakukan strategi kewaspadan dini terhadap kemungkinan menjalarnya virus teror Bom ke daerah. Terlebih Bali yang sudah 2 kali diguncang Bom. Bupati Karangasem I Wayan Geredeg, dalam pertemuan bersama elemen terkait dibidang keamanan mengatakan, pentingnya melaksanakan kewaspadaan dini bagi masyarakat untuk menjamin keamanan dan kenyamanan melaksanakan aktifitas sehari-hari. Melihat trend ancaman teroris yang hendak melawan rezim barat maka tidak menutup kemungkinan Bali masih menjadi incaran sasaran, mengingat Bali merupakan pusat kunjungan wisatawan mancanegara. Disamping itu karena ruang gerak teroris di Jawa sedang gencar dipersempit bisa saja perhatian mereka beralih ke Bali. “Keramah-tamahan penduduk Bali terhadap warga pendatang dipakai alat berlindung dari kejaran aparat keamanan, sambil mempersiapkan menyusun strategi untuk melancarkan serangan,”ujarnya. Dikatakan kondisi seperti itulah yang perlu diwaspadai terutama bagi Kelian Bajar Dinas, sebagai aparat yang langsung bersentuhan dengan masyarakat, sehingga dapat mendeteksi dini warga yang ada di wilayahnya. Dalam pembuatan KTP dan identitas lainnya agar betul-betul dicermati bagi warga pendatang yang identitasnya meragukan. Sebagai cegah tangkal dini aparat paling bawah begitu pula para Perbekel, Lurah, Camat dengan jajaran Muspika agar bisa mendeteksi sedini mungkin menggunakan jaringan yang ada di masyarakat sehingga hal yang mencurigakan dapat ditangani lebih dini. Beberapa kegiatan yang telah dilakukan, menurut Geredeg diantaranya membahas keamanan Karangasem pasca ledakan bom Kuningan, Menyampaikan surat kepada para Camat agar menyikapi peristiwa teror Bom bahwa keadaan Karangasem tetap aman dan kondusif, Memeberi dukungan kepada TNI, POLRI, meningkatkan kesiapan pelaksanaan siaga wilayah, Aparat terdepan agar mengetahui situasi wilayahnya serta menekankan kordinasi para Camat agar tetap berkordinasi terakhir mengaktifkan sistim pelaporan secara cepat dan berjenjang

Karangasem Digelontor Bantuan Rp 100 Juta

Bank Indonesia (BI) melalui program Corporate Social Reasment (CSR), sepakat menggelontor bantuan Rp 100 juta ke Karangasem untuk membantu bidang pendidikan dan sosial. Kabag Humas Pemkab Karangasem I Made Sosiawan mengatakan kepastian pengucuran bantuan tersebut terungkap saat sejumlah personil BI Bali mengadakan tatap muka dengan Bupati Karangasem Wayan Geredeg bersama sejumlah pimpinan instansi terkait, di Ruang Rapat Bupati Karangasem, Selasa (2/9) kemarin. Dikatakan untuk penyalurannya nanti BI akan menggandeng Bank-Bank di Karangasem untuk ikut ambil bagian dalam upaya mengentaskan kemiskinan.”Pemkab sendiri sebagai fasilitatornya,”ujar Sosiawan. Menurutnya dalam pertemuan tersebut, Wakil Kepala BI Cabang Bali, Wijoyo Santoso bersama B. Rudiharsono selaku Peneliti Ekonomi Madya Senior BI mentakan dipihnya Karangasem sebagai lokasi CSR karena kondisi ekonomi yang masih tertinggal dari kabupaten lain di Bali. Selain itu tingginya angka penerima program jaring pengaman sosial (JPS) menjadi alasan tersendiri. Kadis Sosial Karangasem, Ida Bagus Jungutan, usai pertemuan mengatakan, penyaluran bantuan BI tersebut akan ditangani dua instansi yakni Dinas Pendidikan dan Dinas Sosial. “Karangasem sendiri diwajibkan membuat proposal usulan program dengan nilai bantuan Rp 100 juta,”ujarnya.Meski demikian tambah IB Jungutan angka tersebut kemungkinan bisa bertambah tergantung nilai usulan yang diajukan. Menindaklanjuti pertemuan kemarin, Dinas Sosial dan Dinas Pendidikan sebagai unit yang diberi tanggung jawab penyaluran bantuan tersebut diharapkan segera menyusun program kemudian dituangkan dalam bentuk proposal baik dalam bentuk fisik maupun nan fisik.

Gerakan Kebersihan Internasional

Karangasem Gelar Green And Clean

Mengisi peringatan Hari Kebersihan Internasional Pemkab Karangasem bakal menggelar acara gebyar kebersihan yang bertajuk Green and Clean melibatkan sekolah, Desa Adat, Subak dan Banjar Adat se Kabupaten Karangasem. Menurut Sekda Drs. I Nengah Sudarsa, M.Si usai rapat kordinasi kemarin, pentingnya memelihara semangat kegotong-royongan masyarakat untuk bahu membahu menjaga kebersihan mempertahankan citra Kota Terbersih Nasional sekaligus mengisi momen strategis bertaraf internasional untuk menggerakkan kebangkitan akan pentingnya budaya bersih. Kepada Dinas Kebersihan dan Pertamanan diinstruksikan untuk mengatur sebaiknya mungkin tata koordinasi dengan semua elemen erkait termasuk Desa Adat, Subak, sekolah maupun Banjar Adat, agar penjadwalan kegiatan yang sudah dicanangkan berjalan maksimal. “Pengangkutan sampah plastik dilakukan secara jemput bola ke lokasi sampah, kemudian diangkut ke lokasi yang sudah ditentukan, sekaligus dilakukan kontribusi pendanaan sehingga lebih mendorong semangat masyarakat untuk budaya anti sampah plastic,”tegasnya.

Sementara Penasehat PHRI Ida Made Alit mengatakan, kegiatan yang dirintis dan dicanangkan Pemkab Karangasem sangat positif dan sepantasnya melibatkan pengusaha pariwisata dalam mewujudkan pariwisata yang didukung lingkungan bersih. Menurutnya kebersamaan antara pengusaha dan pemerintah yang dilandasi filosofi Tri Hita Karana harus terus dipelihara, digalakkan, dan dipupuk demi membangun Karangasem yang maju produktif dan tidak terlepas dari akar budayanya. “Melalui kegiatan green and clean akan memberi efek pada ekonomi masyarakat,”harapnya. Dikatakan masalah kebersihan perlu ditanamkan terhadap anak-anak sekolah sehingga hingga dewasa mereka terbiasa dengan berbudya bersih. Dalam kegiatan kebersihan diharapkan dapat melibatkan Desa Adat, lembaga Subak dan Banjar Adat untuk digerakkan mendukung gebyar kegiatan kebersihan Internasional.

Piodalan Di Pura Jagat Natha Amlapura

Puncak Upacara Piodalan di Pura Jagatnatha Amlapura,(4/9) kemarin, dipuput Ida Pedanda Gede Pidada dari Geria Pidada dan Ida Pedanda Jelantik Sidemen dari Geria Tamansari Budakeling. Puncak upacara diawali prosesi Nedunang dan ngiasin Ida Betara Jagatnatha dipuput Ida Pedanda Istri Karang dari Geria Karang Karangasem. Upacara didukung kelengkapan upakara menggunakan Catur Rebah dan Sanggar Surya catur rebah dengan runtutan caru manca sato. Prosesi upacara pujawali itu sendiri diawali dengan pemujaan pendeta, melakukan pebersihan dan ngaturang pecaruan ayam manca dilanjutkan dengan persembahyangan bersama dihadiri langsung Bupati Karangasem I Wayan Geredeg, SH, Wakil Bupati Drs. I Gusti Lanang Rai, M.Si, Sekda Drs. I Nengah Sudarsa, M.Si, para Asisten, Staf Ahli dan seluruh pimpinan SKPD serta umat sedharma Usai puncak acara eedan piodalan dilanjutkan ngaturang upacara penganyar selama dua hari tanggal 5 September 2009 oleh 4 Kecamatan yakni Manggis, Selat, Sidemen dan Rendang dan tanggal 6 September 2009 dari Kecamatan Bebandem, Karangasem, Abang dan Kubu, dilanjutkan upacara Mesineb tanggal 7 September 2009. Pura Jagatnatha yang terletak di pusat Kota Amlapura menstanakan Ida Betara Jagatnatha sebagai manifestasi Ida Sang Hyang Widhi Wasa sebagai penguasa Jagatraya, untuk melindungi segenap buana agung, selama ini diempon Pemkab Karangasem dalam melaksanakan petirtaan didukung Banjar Taman, Kelurahan Karangasem yang merupakan lokasi Pura Jagatnatha.

Penyaluran Tersumbat

Program Perang Sampah Plastik Mandeg

Langkah penanganan sampah plastik yang sempat diwacanakan Bupati Karangasem I Wayan Geredeg tidak serta merta mampu menjawab persoalan ancaman kerusakan lingkungan yang terus dibayangi polutan berbahaya tersebut. Program yang sempat didengung-dengungkan itu ternyata belakangan tak ada gaungnya lagi. Persoalannya diduga karena penyaluran sampah plastik yang berhasil dikumpulkan masyarakat tidak jelas penyalurannya. Anggota DPRD Karangasem Nengah Suparta mempertanyakan keseriusan pemkab karangasem dalam melaksanakan program tersebut. Disebutkan banyak kalangan mencoba mendaur ulang sampah plastik menjadi bahan yang lebih berguna, seperti dibuat menjadi tas, pas bunga atau peralatan lain. Akan tetapai usaha yang coba digagas itu ternyata belum mampu mengatasi luberan sampah plastik sisa keperluan rumah tangga.”Kalau kita mau serius menolak bahan plastik dengan tidak menerima bahan makanan atau minuman yang menggunakan bungkus plastik mungkin mampu mengatasi persoalan polutan berbahaya itu,”tegasnya. Dia berpendapat keseriusan Pemkab Karangasem dan semua pihak yangat berperan dalam hal ini. Diakui sampah plastik yang berserakan di daerah objek wisata, selama ini kerap menjadi keluhan wisman.

Hal senada disampaikan Anggota DPRD Karangasem Nyoman Sadra, B.A. menurut Sadra mandegnya program itu, karena mampet pada masalah penyaluran sampah tersebut.”Harus dibawa ke mana sampah plastik yang sudah terkumpul,”ujarnya. Dia mengatakan sebenarnya pihaknya di Asrham Gedong Gandhi, Candidasa yang mempelopori program anti sampah plastik itu, kemudian gayung bersambut setelah Pemkab Karangasem menggelar program sejenis. Namun pada akhirnya program itu tak berlanjut, setelah sampah plastik terkumpul malah tak ada angkutan yang mengambilnya. Alhasil program tersebut macet.

PNPM Danai Drainase Tukad Sekar Tabia

PNPM Mandiri untuk Desa Pesedahan Kecamatan Manggis mengalokasikan dana sebesar 66 juta guna membiayai pembangunan drainase normalisasi saluran air hujan menuju Permandian Sekar Tabia di Tukad Pesedahan sepanjang 750 meter.

Menurut Kepala Desa Ir. I Wayan Astawa, pembahasan tersebut diputuskan dalam Rapat Musyawarah Desa ketiga (MD-III) yang dihadiri pemuka dan tokoh masyarakat setempat. Perencanan pembangunan pisik berupa drainase air hujan bahkan sebelumnya diusulkan dengan RAB sebesar 65 juta rupiah, namun setelah pembahasan dan hasil analisis di Kecamatan justru dianggap visible dan memperoleh tambahan dana menjadi sebesar 66 juta rupiah. Saluran menuju Permandian Sekar Tabia itu sendiri merupakan sarana permandian yang disucikan Krama Desa Pesedahan karena sumber air pancuran dari permandian tersebut digunakan untuk Nuur Tirta Ning saat pelaksanaan Pitra Yadnya, serta tempat permandian khususnya untuk upacara mesiraman dalam upacara Metatah. “Selain mandi di Sekar Tabia yang metatah biasanya juga mandi di kayoan dedari berlokasi di tenganan Dauh Tukad serta Metirta ke Pura Candidasa pasca 3 hari upacara berlangsung,”terangnya. Untuk itu lokasi permandian perlu mendapatkan skala prioritas dalam pelaksanaan program PNPM di Desa Pesedahan. Dengan demikian PNPM tidak saja menyelamatkan secara pisik situs permandian tersebut juga menjaga asset budaya yang memiliki mitos di Desa Adat. Untuk itu ke depan atas kerjasama dengan para pemuka adat diarahkan untuk menjaga asset budaya yang beraifat prasarana pisik sehingga tidak punah dan rusak karena tidak mampu diperbaiki. Kondisi permandian Sekar Tabia sendiri saat ini sudah memprihatinkan selain tidak pernah diperbaiki lebih dari r0 tahun, Jalur menuju permandian juga tidak nyaman menyusul menyempitnya jalan karena rembesan abrasi tebing dikanan-kirinya serta permukaan tanah rusak akibat gerusan air hujan yang volumenya melimpah saat musim penghujan datang. Bendesa Adat Nengah Sariati menyambut positif program PNPM mandiri dapat bermanfaat bagi krama desa adat yang juga sebagai warga desa dinas Pesedahan. Menurutnya, dengan adanya pembiayaan tersebut kewajiban Desa Adat dalam memelihara secara pisik aset desa adat seperti permandian umum dapat dibantu pemerintah. Menurutnya permandian Sekar Tabia dulu debit airnya yang keluar dari goa-goa tebing dan rembesan tebing dbitnya besar, kini sudah makin mengecil menyusul menyempitnya daerah aliran sungat, kurangnya perhatian dalam pemeriharaan akibat kemajauan masuknya air PAM ke rumah sehingga warga hanya sebagian kecil yang masih memanfaatkannya. Namun demikian, khusus permandian Sekar Tabia memang merupakan permandian yang disucikan karena airnya digunakan untuk upacara. Desa Adat Pesedahan memiliki beberapa tempat permandian yang disebut kayoan seperti kayoan muani, kayoan luh, kayoan desa, kayoan telaga, kayoan suci dan kayoan Sekar Tabia.

Wabup Lanang Rai

Rancang Buku Perang Tanah Aron

Diam-diam Wakil Bupati Karangasem, Drs. I GL Rai, M.Si sedang meyiapkan penerbitan Buku Riwayat Perang Tanah Aron. Obsesinya buku tersebut dapat diterbitkan saat peringatan Perang Puputan Margarana 20 Nopember mendatang. Menurutnya saat ini materinya sedang digodog agar bisa disusun secara maksimal khususnya menyangkut substansi akan disajikan.”Seting perang Tanah Aron perlu mendapat apresiasi kembali agar tidak ada kekeliruan dalam penafsiran dari aspek sejarahnya,”ujar pria yang akrab disapa pak Lanang itu. Menurutnya antara tahun 1946 hingga 1947 merupakan moment yang teramat penting bagi Karangasem sebagai salah satu Kabupaten yang memiliki lintasan sejarah peperanga melawan Belanda dalam mempertahankan harga diri kemerdekaan bangsa. “Bagaimana sosok pahlawan pejuang I Gusti Ngurah Rai bisa memilih jalur timur hingga ke Tanah Aron dalam peperangan tersebut, mengapa begitu, siapa beliau sebenarnya karena secara kasat mata saat perjuangan beliau jarang terlihat oleh warga atau pejuang lokal Karangasem, tetapi aura kejuangannya begitu merasuk di benak pejuang Karangasem,”sambungnya. Dikatakan banyak seting peristiwa yang perlu direkonstruksi berdasarkan refrensi yang digali.

Sebelumnya Wabup paling senior di Bali itu sudah menerbitkan satu Buku Catatan Perjalanan Karir Berjuang Untuk Terbang Jauh yang juga berisi nuansa kisah-kisah sejarah perjuangan Karangasem. Sebagai putra pejuang, Lanang Rai berkomitmen memberi penghargan setinggi-tingginya terhadap pejuang. “Tanpa beliau-beliau jangan mimpi Karangasem seperti sekarang. All Soldiers Never Died, semangat pejuang tak akan pernah mati,”lanjutnya.

Warga Tamiu Keluhkan Besaran Sesabu

Adanya variasi pungutan dana sesabu Desa Adat yang diberlakukan oleh prajuru adat atas kebijakan tiap Desa Adat, tak jarang dirasakan menjerat leher krama. Bahkan di sejumlah Desa Adat dana sesabu diduga dijadikan alat pemerasan utuk memperoleh sumber keuangan desa adat dalam menopang kegiatan. Masalah pungutan dana sesabu mencuat kepermukaan menyusul adanya keberatan dari krama tamiu, yang tinggal di loka wisata seperti Candidasa yang merasakan beban terlalu berat atas adanya besaran pungutan dana sesabu yang mesti ditanggugnya. Seorang krama perantau yang memiliki usaha kayu dibilangan loka wisata Candidasa yang enggan menyebut identitasnya mengaku, menerima tagihan dana sesabu selama ini yang cukup besar sehingga merasa terbebani. Menurut sumber sebagian besar krama tamiu di lokasi setempat mengeluh atas standar besaran pungutan dana sesabu. Ketua Majelis Madya Drs. I Nyoman Putra Adnyana mengharapkan desa adat tidak arogan dalam menetapkan jenis dan besaran pungutan diwewengkon desa adatrnya baik dalam bentuk sesabu, sumbangan ataupun dana punia lainnya.”Jangan sampai besaran sumbangan memberatkan krama hindu itu sendiri,”tegasnya. Bahkan antara kewajiban dan hak perlu dibicarakan lebih dahulu sehingga tidak ada keluhan atau kendala dalam pemungutannya. Memang sumber pendapatan desa adat salah satunya dari pemungutan dana sesabu khususnya bagi desa adat yang ada di kawasan-kawasan pariwisata. Namun jika justru krama tamiu yang memberikan kepada Desa Adat sebagai dana sumbangan pihak ketiga, Nyoman Putra menghimbau untuk tidak menolak asalkan ditelusuri dari mana asal dan maksud pemberi bantuan. Semenjtara sejumlah prajuru adat yang dikonfirmasi menyangkal melakukan pembebanan dalam bentuk sesabu terhadap krama tamiu yang tiggal di wewengkon Desa Adatnya. Prajuru Adat Bugbug, Terang Pawaka mengakui bahwa dana sesabu memang bisa menjadi sumber pendapatan Desa Adat, namun bukan satu-satunya celah dan dieksploitir untuk dibebankan kepada krama tamiu. “Besarannya disesuaikan dan diselaraskan dengan kondisi dan kemampuan serta kesepakatan desa masing-masing,”terangnya. Sementara prajuru Desa Adat Pesedahan Negah Sariati memandang pungutan sesabu wajib terhadap krama tamiu sebagai bentuk tanggungjawab tinggal di wewengkon desa adat yang berhak memperoleh genah pesayuban serta perlindungan dari desa. “Besaran dana sesabu tidak boleh ditetapkan sembarangan, apalagi sampai menjerat leher, sudah bertentangan dengan nilai-nilai agama Hidhu,”ujarnya. Dalam satu tahun kata Sariati, pihaknya hanya memungut sebesar penghabisan aci di Pura Puseh (Sesambahan) berkisar Rp 25 - 60 ribu tidak tentu setiap tahunnya.

Pelayanan SKTM Karangasem Over Load

Membludaknya antrean pengguna SKTM dalam meminta pelayanan kesehatan membuat Pemkab Karangasem melalui Dinas Kesehatan dan pintu-pintu pelayanan di RSUD maupun Puskesmas-Puskesmas kewalahan. Bahkan hingga Agustus 2009 tagihan terhutang dalam pelayanan SKTM sudah overload mencapai angka Rp 6,2 milyar rupiah, padahal plafon anggaran Bansos untuk pelayaan SKTM hanya dialokasikan Rp 1 milyar.

Kadis Kesehatan dr. I Gusti Made Tirtayana, MM didampingi Kabid Binkesmas I Gusti Agung Ketut Putran, mengatakan kesepakatan untuk membantu masyarakat pemegang SKTM ditetapkan berdasarkan hasil kajian tim penanggulangan kemiskinan, menyusul keterbatasan dana yang dihadapi Pemkab Karangasem dalam Perubahan APBD 2009, dengan adanya pengeluaran membengkak hingga 6,2 Milyar jauh diatas plafon dana 1 Milyar yang tersedia dalam APBD Induk 2009. “Jumlah SKTM yang dilayani sampai dengan bulan Juli 2009 di RSUD Karangasem sebanyak 1.741 SKTM, sedangkan yang keluar Kabupaten Karangasem sebanyak 746 SKTM,”ujarnya. Mnurutnya Jika diasumsikan hingga akhir tahun kebutuhan dana untuk pelayanan KK miskin khususnya pelayanan SKTM sebesar Rp 9 milyar. Mengatasi permasalah tersebut ditempuh jalan tengah melalui pola menanggung bersama dengan masyarakat dengan pola 40-60. Jika langkah itu ditempuh maka konskwensinya Pemkab tinggal mengupayakan penyiapan dana sekitar 2 milyar rupiah. Soal jumlah masyarakat miskin yang dilayani dalam bentuk permintaan SKTM sesuai SK Bupati No. 526 tahun 2009 menurutnya berjumlah 19.617 orang. Sedangkan kelompok maskin yang masuk dalam Jamkesmas dan pelayanan Askeskin sejumlah 159.070 orang sudah dicover oleh pemerintah pusat melalui APBN. Rata-rata per bulan pengeluaran untuk pelayanan kesehatan bagi pemegang SKTM di Kabupaten dan rujukan ke Propinsi sejumlah Rp. 673.000.000.Mengenai kebutuhan dana untuk RTM pemegang SKTM hingga Agustus sudah terhutang Rp. 6.062.666.159 dengan rincian pembayaran di RSUP Sanglah bagi RTM yang sudah dirujuk ke RSUP Sanglah sebesar RP. 3.685.225.752, hal ini sudah diajukan permohonan usulan penjadwalan utang hingga tahun 2010 dengan surat No. 440/2839/Diskes, 27 Agustus 2009 kepada Dirut RSUP Sanglah ditembuskan kepada Gubernur Bali. Sisanya sejumlah Rp1.643.375.060 untuk pembayaran di RSUD Karangasem, sejumlah 52. 017.917 untuk RSUD Singaraja bagi RTM asal Kubu dsb, sejumlah Rp. 73.336.000 bagi RTM sakit jiwa yang dirawat RS Jiwa Bangli, sejumlah Rp. 255. 424.240 untuk RTM yang RSUD Klungkung, sejumlah Rp. 82.567.190 untuk RTM yang dirawat di RS Indra Denpasar bagi pasien miskin pelayanan spesialistik mata, sejumlah Rp. 270.720.000 untuk Puskesmas-Puskesmas bagi RTM yang memerlukan pelayanan dasar.

Kapolda Sidak Padang Bai

Penumpang Diprediksi Naik 10 Persen

Kapolda Bali Irjen. Drs. H Sutisna, MH, melakukan Inspeksi Mendadak (Sidak) pengamanan lebaran di Pelabuhan Padang Bai(8/9) kemarin. Kedatangan Kapolda yang tiba sekitar pukul 11.00 Wita, Kepala ASDP Padang Bai, Eko Yulianto, Kepala Adpel Pelabuhan Padang Bai, I Made Sudiarta, dan sejumlah petugas pelabuhan di gedung opersional PT ASDP Padang Bai, dan Kapolres Karangasem Amur Candra JB. Kapolda memnantau secara langsung pengamanan yang dilakukan oleh anak buahnya, termasuk fasilitas keamanan seperti 6 kamera CCTV yang dua diantaranya om line langsung ke Polda Bali. “Kami bisa memantau aktifitas penyeberangan secara langsung dari Polda,”ujarnya menyebut dua CCTV tersebut. Soal antisipasi gangguan keamanan Kapolda menghimbau untuk tidak hanya dilakukan di darat saja, namun yang terpenting adalah keamanan penumpang ditengah laut. Terkait hal itu pihaknya minta Adpel Padang Bai melakukan pemeriksaan sistim keamanan dan fasilitas yang dimiliki masing-masing armada. Dalam kesempatan itu Kepala ASDP Padang Bai, Eko Yulianto, memaparkan secara detail sekenario antisipasi lonjakan arus mudik yang berbuntuk pada terjadinya antrean panjang kendaraan. Dihadapan Kapolda, Eko mempredikisikan lonjakan arus mudik akan terjadi pada H-4 sementara puncaknya akan terjadi pada H-3 dan H-2. Dia sendiri mengaku telah menyiapkan tiga langkah penting mengatasi lonjakan arus mudik, yakni jika kondisi normal 19 armada kapal dengan 21 Trip akan dijalankan, sementara dalam kondisi arus mudik padat pihaknya akan menambah jumlah trip menjadi 24 trip, dan skenario terakhir jika arus mudik sangat padat dengan atrean panjang dan rawan kemagetan arus lalu lintas, pihaknya akan menjalankan skenario non jadwal, “Artinya begitu kapal nyandar, muat langsung jalan,”terang Eko. Soal lonjakan arus mudik pada lebaran nanti Dko menambahkan jika berkaca dari angka lebaran tahun lalu penambahan penumpang dan barang akan naik sekitar 10%. Untuk menambah kenyamanan penumpang yang akan melakukan penyeberangan, dia sendiri mengaku sudah berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk membangun tiga Posko didalam pelabuhan, yakni di areal ruang tunggu penumpang, kendaraan pribadi dan didepan kantor operasional PT ASDP.

Polda Limpahkan Berkas KKM

Saksi Ahli Ditambah

Kasus Koperasi Karangasem Membangun (KKM) memasuki babak baru. Polda Bali yang mengungkap adanya dugaan pelanggaran hukum dalam operasional KKM tak mau tinggal diam meski banyak kalangan yang menyangsikan jika kasus ini akan berlanjut ke meja hijau. Sementara Polda Bali semakin yakin dua pentolan KKM, I Gede Putu Gede Kertia dan I Nengah Wijanegara bisa dihadapkan ke muka pengadilan. Informasi yang dapat dihimpun menyebutkan Polda Bali menambah tiga saksi ahli sesuai permintaan Kejati Bali. Saksi tersebut dua diantaranya berasal dari kalangan akademisi, yakni dosen Fakultas Hukum Unud dan satu saksi dari Bank Indonesia(BI). Ktiganya sudah dimintai keterangan dan menganggap aktivitas KKM mengandung unsure pelanggaran UU Perbankan. Kabid Humas Polda Bali Kombes Pol I Gde Sugianyar membenarkan adanya tambahan saksi ahli tersebut. Menurutnya dua orang dari kalangan akademisi itu salah satunya adalah seorang Profesor, sementara saksi dari BI Sugianyar enggan menyebutkan identitas yang bersangkutan.”Kita menyanggupi permintaan Kejati untuk mencarikan saksi ahli,”terangnya disela inspeksi Kapolda ke Padang Bai(8/9) kemarin. Terkait aktivitas KKM pasca penggerebekan, Sugianyar mengatakan pihaknya tidak akan mencampuri urusan internal KKM, meski pengembalian dana nasabah 10 juta plus hanya sebesar 30 persen.Sementara situasi di areal kantor Pusat KKM di Jalan Ahmad Yani Subagan masih diwarnai antrean panjang nasabah yang ingin mencairkan uangnya. Sedang tiga kantor cabang di Kecamatan Bebandem, Manggis dan Selat sampai kemarin tidak ada aktifitas. Belum ada tanda –tanda ketiga kantor trsebut dibuka kembali.

Pelayanan SKTM Karangasem Over Load

Membludaknya antrean pengguna SKTM dalam meminta pelayanan kesehatan membuat Pemkab Karangasem melalui Dinas Kesehatan dan pintu-pintu pelayanan di RSUD maupun Puskesmas-Puskesmas kewalahan. Bahkan hingga Agustus 2009 tagihan terhutang dalam pelayanan SKTM sudah overload mencapai angka Rp 6,2 milyar rupiah, padahal plafon anggaran Bansos untuk pelayaan SKTM hanya dialokasikan Rp 1 milyar.

Kadis Kesehatan dr. I Gusti Made Tirtayana, MM didampingi Kabid Binkesmas I Gusti Agung Ketut Putran, mengatakan kesepakatan untuk membantu masyarakat pemegang SKTM ditetapkan berdasarkan hasil kajian tim penanggulangan kemiskinan, menyusul keterbatasan dana yang dihadapi Pemkab Karangasem dalam Perubahan APBD 2009, dengan adanya pengeluaran membengkak hingga 6,2 Milyar jauh diatas plafon dana 1 Milyar yang tersedia dalam APBD Induk 2009. “Jumlah SKTM yang dilayani sampai dengan bulan Juli 2009 di RSUD Karangasem sebanyak 1.741 SKTM, sedangkan yang keluar Kabupaten Karangasem sebanyak 746 SKTM,”ujarnya. Mnurutnya Jika diasumsikan hingga akhir tahun kebutuhan dana untuk pelayanan KK miskin khususnya pelayanan SKTM sebesar Rp 9 milyar. Mengatasi permasalah tersebut ditempuh jalan tengah melalui pola menanggung bersama dengan masyarakat dengan pola 40-60. Jika langkah itu ditempuh maka konskwensinya Pemkab tinggal mengupayakan penyiapan dana sekitar 2 milyar rupiah. Soal jumlah masyarakat miskin yang dilayani dalam bentuk permintaan SKTM sesuai SK Bupati No. 526 tahun 2009 menurutnya berjumlah 19.617 orang. Sedangkan kelompok maskin yang masuk dalam Jamkesmas dan pelayanan Askeskin sejumlah 159.070 orang sudah dicover oleh pemerintah pusat melalui APBN. Rata-rata per bulan pengeluaran untuk pelayanan kesehatan bagi pemegang SKTM di Kabupaten dan rujukan ke Propinsi sejumlah Rp. 673.000.000.Mengenai kebutuhan dana untuk RTM pemegang SKTM hingga Agustus sudah terhutang Rp. 6.062.666.159 dengan rincian pembayaran di RSUP Sanglah bagi RTM yang sudah dirujuk ke RSUP Sanglah sebesar RP. 3.685.225.752, hal ini sudah diajukan permohonan usulan penjadwalan utang hingga tahun 2010 dengan surat No. 440/2839/Diskes, 27 Agustus 2009 kepada Dirut RSUP Sanglah ditembuskan kepada Gubernur Bali. Sisanya sejumlah Rp1.643.375.060 untuk pembayaran di RSUD Karangasem, sejumlah 52. 017.917 untuk RSUD Singaraja bagi RTM asal Kubu dsb, sejumlah Rp. 73.336.000 bagi RTM sakit jiwa yang dirawat RS Jiwa Bangli, sejumlah Rp. 255. 424.240 untuk RTM yang RSUD Klungkung, sejumlah Rp. 82.567.190 untuk RTM yang dirawat di RS Indra Denpasar bagi pasien miskin pelayanan spesialistik mata, sejumlah Rp. 270.720.000 untuk Puskesmas-Puskesmas bagi RTM yang memerlukan pelayanan dasar.

Razia Truk Galian C Nihil

Petugas tidak Menemukan Pelanggaran

Dispenda Karangasem mulai bergeming, menyikapi tudingan banyak pihak yang menyatakan tingginya angka kebocoran di sektor Galian C. Langkah tegas diambil Dinas pemungut retribusi ini dengan menggelar razia selama tiga hari berturut-turut di tiga wilayah yang merupakan lokasi penambangan galian C seperti di Kecamatan Bebandem dan Rendang. Razia serupa juga digelar (9/9)kemarin di Desa Tianyar, Kecamatan Kubu yang notabene perbatasan antara Karangasem dan Buleleng. Petugas gabungan dispenda yang didampingi beberapa petugas sat pol pp dan dishub memeriksa satu per satu truk yang melintas untuk memastikan bahwa tidak ada truk pengangkut bahan galian yang tidak mengantongi faktur pajak. Kabid Pemungutan Dispenda karangasem, I Nengah Toya mengatakan razia tersebut sekaligus menjabawab isu yang berkembang belakangan yang terkesan pihaknya bekerja kurang maksimal. Namun sayang razia yang digelar hasilnya nihil. Dari 31 truk yang diperiksa ternyata semuanya lengkap dengan faktur pajak. Demikian halnya dengan dua wilayah yang dirazia sebelumnya di Kawasan Bebandem dan Rendang yang hnya mendapatkan 3 truk tanpa faktur pajak dari 49 truk pengangkut material yang dirazia petugas. Toya menerangkan jika mengacu realisasi pendapatan tahun lalu, sektor Galian C malah mampu menyumbang lebih 74 persen dari target yang ditetapkan pemerintah. “Faktur sebagai bukti bahwa sopir truk sudah membayar retribusi di pos pemungutan,”terangnya menyinggung soal razia yang digeber belakangan. Sopir yang kedapatan tidak membawa faktur oleh petugas diwajibkan melunasi setoran pajak sesuai dengan volume bahan galian yang diangkut berdasarkan tipe truk tersebut. Disebutkan untuk jenis colt, nilai pajak yang dikenakan sebesar Rp 35 ribu. Sedangkan jenis truk dikenakan Rp 70 ribu dan jenis tronton dikenakan Rp 105 ribu. Soal minimnya angka pelanggaran yang ditemukan petugas diduga karena razia sudah bocor terlebih dulu mengingat dua hari sebelumnya petugas sudah menggelar razia serupa.

Massa KordEM Datangi Dewan

Tuntut Pengobatan Geratis

SK Bupati Karangasem No 379 Tahun 2009 yang menyatakan keluarga miskin pemegang Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) harus membayar 60 persen biaya pengobatannya di rumah sakit mengundang reaksi masyarakat. Penolakan kebijakan tersebut salah satunya datang dari LSM KordDem Karangasem. Kebijakan yang dikeluarkan per 1 September 2009 ini dinilai menyalahi UU sehingga mereka menuntut Bupati Karangasem Wayan Geredeg segera mencabutnya. Puluhan massa KordEM Karangasem, dipimpin ketuanya I Wayan Aryawan, Kamis(10/9) kemarin mendatangi Kantor DPRD Karangasem, mempersoalkan keluarnya SK tersebut. Kehadiran sekitar 80 orang massa diterima Ketua DPRD sementara, Gede Dana dan wakilnya Nyoman Celos. Juga Kadiskes Karangasem, dr. IGM Tirtayana bersama Kabid Binkesmas Agung Putran dan staf dari bidang PDMD juga hadir menemui masa. “Orang miskin sudah sangat terbebani untuk memenuhi kebutuhan hidup, kenapa mereka juga diberatkan dengan biaya pengobatan,”ujar Ariyawan sembari menuntut Bupati kehadiran bupati dalam pertemuan tersebut. Sementara Bupati I Wayan Geredeg menurut informasi saat itu sedang berada di Denpasar untuk urusan yang tidak bisa diwakilkan. Pengurus KordEM yang juga perbekel di wilayah Sidemen menambahkan beban pengobatan yang dikenakan kepada masyarakat miskin tidak sesuai dengan ucapan Bupati yang menyatakan PAD Karangasem terus meningkat setiap tahunnya.”PAD terus meningkat sementara pelayanan turun terus,”sahutnya. Masta menuntut agar pelayanan kepada masyarakat miskin diutamakan dengan memberikan pengobatan geratis. Menanggapi tuntutan tersebut Kadiskes Tirtayana menjelaskan keputusan membebankan 60 persen biaya pengobatan kepada pasien pemegang SKTM karena minimnya anggaran. “Karangasem memiliki utang mencapai 6,062 Milyar di sejumlah rumah sakit di Bali,”ujarnya. Dikatakan sebelum SK dikeluarkan kebijakan tersebut, Diskes sudah membuat kajian dengan tiga alternatif solusi menghadapi kondisi cekaknya anggaran. Salah satunya sebagai alternative terbaik dipilih persentase 40 : 60. Sementara Ketua DPRD Gede Dana berjanji menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan.

Karangasem Kembali Raih Anugerah Aksara Nasional

Kerja keras yang dilakukan pemkab Karangasem bersama seluruh jajaran pendidikan dan partisipasi semua elemen masyarakat membuahkan hasil gemilang. Bersamaan dengan peringatan Hari Aksara Internasional (HAI) tahun 2009 yang dipusatkan di Cilegon Banten Jawa Barat, Bupati Karangasem I Wayan Geredeg, SH memperoleh Anugrah Aksara dari Mentri Pendidikan RI Bambang Sudibyo, terkait keberhasilan dan keberpihakan dibidang pendidikan khususnya penuntasan buta aksara serta partisipasi lembaga adat. Penghargaan dibidang pendidikan khususnya penanganan buta aksara selama 4 tahun terakhir sudah dua kali diterima. Pertama Anugrah Aksara Pratama diterima di Mataram Lombok karena dinilai sukses melakukan pemberantasan buta aksara dan angka untuk usia 15-44 tahun. Kini setelah 2 tahun program lanjutan penggarapan berjalan kembali menorehkan prestasi dalam penggarapan keaksaraan fungsional untuk usia 15 – 44 tahun dan 44 tahun keatas, dengan meraih penghargaan Anugrah Aksara . Menurut Bupati Karangasem I Wayan Geredeg, SH, sebagai wujud kepedulian pembangunan dibidang pendidikan, Karangasem terus berupaya untuk meningkatkan kapasitas kecerdasan masyarakat.”Membangun SDM melalui pintu pendidikan merupakan satu-satunya alternatif dalam meraih masa depan pembangunan Karangasem yang maju dan produktif,”ujarnya. Dikatakan sektor pendidikan merupakan skala prioritas dalam pembangunan daerah. Sementara Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kab. Karangasem Drs. IGN Swetha, M.Si mengatakan, dari jumlah angka buta aksara usia 15 tahun keatas sekitar 20.080 orang, tahun 2006 digarap 1000 orang, tahun 2007 digarap warga buta aksara usia 15 -44 tahun sejumlah 8.775 orang dan tahun 2008 digarap dari kelompok yang sama sejumlah 9.335 orang, melibatkan penggarapan dari skema anggaran APBD II, APBD I, At Taqwim, APBN, Kowani Pusat, PKK dengan jumlah akhir hingga tahun 2008 sejumlah 10.335orang. Sedangkan dari segi pendanaan dari APBD II tahun 2006 dibiayai sebesar Rp. 147.600.000, tahun 2007 sebesar Rp. 998.250.000 dan tahun 2008 sebesar Rp. 393.945.000.