Minggu, 02 Agustus 2009

Reklamasi Pantai Ujung Rusak Jukung Nelayan


Proyek milyaran rupiah untuk rehabilitasi pantai di Karangasem kembali menuai keluhan. Jika sebelumnya pantai Candidasa pasca relokasi dan pemasangan batu penahan gelombang dikeluhkan nelayan setempat. Proyek lanjutan di pesisir Ujung Karangasem juga menimbulkan masalah serupa. Banyak perahu nelayan yang rusak akibat bergesekan dengan batu ketika mereka memarkirkan jukung. Sejak rampung dikerjakan pada 8 Juni lalu, batu pasangan proyek pencegah abrasi yang dibuat agak curam itu, merusak beberapa bagian perahu nelayan seperti kantir dan bagian bawah perahu nelayan. Nelayan setempat juga merasa kesulitan saat hendak memarkir perahunya, terlebih saat angin kencang disertai ombak tinggi, dimusim ini. ”Saat mendarat, hampir bersandar ditepian, perahu akan terdorong keras ke pondasi bebatuan,”Ujar Sadikin, nelayan setempat. Menurutnya benturan keras antara badan perahu dengan batu sebagai penyebab kerusakan dan bocornya perahu milik nelayan. Sadikin menambahkan, kemiringan pengaman pantai yang dikerjakan PT Adhi Karya yang bersumber dari dana APBD 2009 senilai Rp 16,5 miliyar itu bebatuan yang dipasang banyak yang lepas dari konstruksi. Sehingga permukaan pengaman pantai yang dibiayai lewat bergelombang.”Sekarang tambah susah memarkir jukung,”tambah Turmuji, nelayan lainnya. Turmuji mengaku sempat keseleo kakinya ketika memikul jukung bersama beberapa rekannya. Menurut Turmuji untuk memperbaiki perahu yang rusak membutuhkan biaya tidak sedikit, terutama untuk menambal dan mengecat ulang.”Paling sedikit biayanya Rp 400 ribu,”sambung Mustamar membenarkan pernyataan rekannya sesama nelayan. Dia sendiri mengaku sempat menyampaikan keluhan tersebut kepada pemkab Karangasem. Namun sampai saat ini belum ada tindak lanjutnya.Pemkab beralasan proyek itu masih dalam masa pemeliharaan yang waktunya sampai enam bulan.


Penggunaan Kompor Hemat Energi Jangan Dipaksakan

Bupati Karangasem meminta distributor dan investor pengadaan Kompok Hemat Energi berbahan Baja menggunakan bahan bakar kayu yang akan disuplay kepada masyarakat, tidak dipaksakan. Bagi warga yang tidak ingin memilikinya hendaknya tidak diharuskan mengkonpensasi senilai Rp.50.000 sebagai biaya ganti kirim dan administrasi, kendati kompornya sendiri gratis.
Kepada distributor, Peter Mou yang menjadi agent suplayer melalui PT Samuna belum lama ini, Geredeg minta adanya transparansi dan keterbukaan agar masyarakat mengetahui persisi bagaimana efektifitas, manfaat serta alur adanya bantuan kompor tersebut. Dia sendiri mengkritik penyalur yang sudah melakukan pemungutan administrasi di beberapa tempat namun barangnya belum ada. “Warga yang sudah membayar lunas agar segera diberikan kompornya saat kedatangan pertama,”tegasnya. Sementara Peter Mou, saat audiensi berjanji akan menepati kesepakatan yang sudah dibuat seraya memohon kepada Bupati untuk memberikan kesepakatan MOU dalam hal suplay program hemat energi tersebut. Dikatakan penggunaan kompor hemat energi itu sebagai salah satu dari kebijakan PBB yang mengharapkan ada penurunan emisi gas mengurangi efek rumah kaca dan efek pemanasan global. “Penggunaan kompor berbahan kayu bakar di banyak negara berkembang sekaligus mengurangi penggunaan minyak tanah minyak tanah yang dinilai lebih memberikan efek gas polutan,”terangnya.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar